Kamis, 16 Juni 2011

Kisruh di BP Migas

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!
(News Today) - Selembar surat keputusan telah ditandatangani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, pekan lalu. Isi surat itu terkait perombakan jajaran deputi Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, institusi yang bertanggung jawab secara teknis terhadap produksi migas nasional.

Dalam Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 1377 Tahun 2011 itu disebutkan, posisi Deputi Pengendalian Operasi diisi Wibowo Suseno Wiryawan yang semula jadi Deputi Pengendalian Keuangan. Posisi itu sebelumnya dipegang Budi Indianto yang mengajukan pengunduran diri karena merasa tak sanggup memenuhi target produksi minyak.

Sementara posisi Deputi Pengendalian Keuangan ditempati Prof Akhmad Syakhroza yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Menteri ESDM. Adapun jabatan Deputi Umum dipegang Johanes Widjonarko yang sebelumnya pejabat di lingkungan Kementerian ESDM.

Namun, pihak BP Migas justru menyatakan belum bisa melaksanakan keputusan itu karena berpotensi melanggar ketentuan yang ada. Pada Senin (13/6/2011), badan pelaksana itu hanya melaksanakan serah terima jabatan untuk satu posisi deputi, yakni Deputi Umum dan melaporkan masalah itu ke Presiden.

Alasan yang dikemukakan adalah badan pelaksana itu masih mempelajari hal ini karena tidak mau melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Pasal 20. Dalam pasal itu disebutkan, Wakil Kepala dan Deputi BP Migas diangkat dan diberhentikan oleh menteri atas usul Kepala Badan Pelaksana.

Di sisi lain, pihak Kementerian ESDM bersikukuh tetap melaksanakan keputusan menteri dan menganggap keputusan yang diambil sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada. Dalam mengambil keputusan penetapan tiga deputi itu, Kementerian ESDM mengklaim telah menerima masukan dari BP Migas dan internal kementerian itu.

Perombakan jajaran pejabat sebuah institusi pemerintah sebenarnya merupakan hal biasa. Menjadi tak wajar ketika keputusan itu justru ditolak kalangan internal lembaga di mana jajaran deputi baru itu akan bertugas. Hal ini juga menunjukkan lemahnya koordinasi dan komunikasi antarpucuk pimpinan di Kementerian ESDM dan BP Migas.

Kekisruhan penetapan jajaran deputi itu dikhawatirkan mengganggu kinerja badan pelaksana itu. Tentu hal ini menjadi kontrakproduktif di tengah upaya pemerintah untuk menggenjot target produksi minyak mentah siap jual (lifting). Dalam APBN 2011, pemerintah menetapkan target lifting minyak 970.000 barrel per hari.

Tidak adanya kesamaan suara dua institusi itu juga dapat membuat iklim investasi migas menjadi tidak kondusif dan meresahkan kalangan pelaku usaha. Padahal, banyak pekerjaan rumah telah menanti, termasuk bagaimana meningkatkan efisiensi biaya operasi yang ditagihkan ke negara (cost recovery) dan penyederhanaan birokrasi di sektor ini.

Dalam perombakan jajaran deputi ini, otoritas berwenang semestinya mempertimbangkan kompetensi, profesionalitas, dan kebutuhan yang diperlukan lembaga, seperti BP Migas. Oleh karena itu, jajaran deputi seharusnya diisi figur-figur yang memiliki rekam jejak dan pengalaman yang terbukti dalam menjalankan dan mengendalikan industri perminyakan.

Atas dasar itu, pengamat perminyakan Pri Agung Rakhmanto menilai, jabatan deputi badan pelaksana itu lebih tepat jika diisi orang-orang Indonesia yang telah menduduki posisi kunci di perusahaan migas, seperti di PT Pertamina ataupun kontraktor kontrak kerja sama lain. Bukan malah diisi jajaran birokrat yang bisa membuat badan lembaga itu kian birokratis dan menghambat peningkatan produksi.

Penempatan figur yang tidak sesuai juga dapat memunculkan kesan bahwa pertimbangan yang dikedepankan adalah kepentingan tertentu dan bukan untuk perbaikan sektor hulu migas. Pada akhirnya, perombakan deputi tanpa mengedepankan kompetensi berpotensi menurunkan kinerja badan pelaksana itu sehingga peningkatan produksi akan sulit diharapkan bisa terwujud.

Kekisruhan seputar perombakan jajaran deputi BP Migas juga merupakan potret lemahnya kelembagaan. Sikap saling menghormati, mendengarkan, mengutamakan kepentingan nasional sepatutnya bukan sekadar kata-kata.

Source : kompas

noreply@blogger.com (News Today) 16 Jun, 2011


--
Source: http://www.newsterupdate.com/2011/06/kisruh-di-bp-migas.html
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar